Struktur Produksi, Distribusi Pendapatan, dan Kemiskinan

STRUKTUR PRODUKSI

Struktur Produksi bagaikan kerangka yang apabila kita ingin menjalankan suatu system kita harus membuat daftar list yang ingin kita kerjakan sehingga proses produksi tersebut berjalan lancar dan target pun dapat tercapai.

Sedangkan arti sebenarnya dari Struktur Produksi adalah logika proses produksi, yang menyatakan hubungan antara beberapa pekerjaan pembuatan komponen sampai menjadi produk akhir, yang biasanya ditunjukkan dengan menggunakan skema.

Lapangan usaha dan hasil produksi kegiatan ekonomi nasional merupakan cerminan dari Struktur Produksi Nasional. Jika berdasarkan lapangan usaha, struktur produksi terdiri dari sebelas lapangan usaha. Sedangkan berdasarkan hasil kegiatan produksi nasional terdiri dari tiga sector, yaitu : sector primer, sekunder, dan tersier.

Seiring berjalannya waktu, perkembangan kegiatan ekonomi  struktur produksi dalam sector tersebut mengalami fluktuasi. Pendominasian terhadap sector-sektor produksi kerap terjadi dalam struktur produksi nasional yang berakibat pada perubahan perubahan struktur produksi. Faktor terjadi perubahan disebabkan karena :

1.       Sifat manusia dalam perilaku konsumsinya yang cenderung berubah dari konsumsi barang barang pertanian menuju konsumsi lebih banyak barang-barang industry.

2.       Perubahan teknologi yang semakin berkembang.

3.       Semakin meningkatnya keuntungan komparatif dalam sector barang-barang industry.

Struktur produksi nasional pada awal tahun pembangunan jangka panjang ditandai oleh peranan sektor primer, tersier, dan industri. Sejalan dengan semakin meningkatnya proses pembangunan ekonomi maka pada akhir Pelita V atau kedua, struktur produksi nasional telah bergeser dari dominasi sektor primer menuju sektor sekunder.

Pendapatan Nasional

Pendapatan Nasional merupakan salah satu indicator yang paling penting dalam perkembangan Indonesia. Dengan melihat angka pendapatan nasional, kita bisa mengetahui apakah penduduk kita konsumtif atau tidak. Angka tersebut melambangkan berbagai macam pengeluaran, seluruh produksi yang ada, ataupun pendapatan yang dihasilkan dari berbagai sector ekonomi suatu Negara dalam kurun waktu tertentu.

Pendapatan Nasional sering digunakan sebagai indicator ekonomi dalam hal :

a.       Membandingkat tingkat kesejahtraan masyarakat suatu Negara dengan masyarakat Negara lain

b.      Menentukan laju tingkat pertumbuhan/perkembangan perekonomian suatu Negara, serta

c.       Mengukur keberhasilan suatu negara dalam mencapai tujuan pembangunan ekonominya

Namun dalam kenyataannya terdapat pro dan kontra dengan hal ini. Tidak semua ahli ekonomi menyetujui hal diatas, karena:

a.       Selain pendapatan, ada pula factor lain yang menunjukan kesejahtraan masyarakat suatu Negara, serta

b.      Kesejahtraan yang bersifat subjektif, tiap orang mempunyai pandangan yang berbeda sehingga menjadikan tolak ukur yang berbeda pula.

Beberapa tokoh ekonomi mengungkapkan masalah-masalah ekonomi :

1.       Dudley Seers, mengemukakan 3 masalah pokok yang perlu diperhatikan dalam perkembangan perekonomian: tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, dan tingkat ketimpangan di berbagai bidang.

2.       JL Tamba, berpendapat bahwa yang harus diperhatikan ada 4 hal dalam membangung kemakmuran dan kesejahtraan masyarakat : kesehatan dan keamanan, pendidikan dan keahlian standar hidup, pendapatan, serta permukiman.

3.       Hendra Esmara, memilih 3 komponen yang ia anggap perlu diperhatikan dalam mengukur kesejahtraan dan kemakmuran suatu Negara : pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan pendapatan.

Sedangkan konsep perhitungan yang dipergunakan adalah :

a.       Konsep kewarnegaran

b.      Konsep kewilayahan

1.       Menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan produksi (GDP)

Gross Domestic Product atau Produk Domestik Bruto (PDB) adalah pendapatan nasional yang nilainya dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh kegiatan produksi yang dilakukan oleh semua sector ekonomi atau pelaku ekonomi di wilayah Indonesia dalam kurun waktu tertentu.

Cara menghitungnya adalah Y = [(Q1 X P1) + (Q2 X P2) + (Qn X Pn) ……]

GDP menggunakan konsep kewilayahan yang artinya nilai produksi tersebut diperoleh dari seluruk kegiatan produksi dari semua pelaku ekonomi yang melaksanakan kegiatan produksinya di wilayah Indonesia saja, tidak dilihat apakah dia warga Negara Indonesia atau asing.

2.       Menghitun pendapatan pengeluaran dengan pendekatan pengeluaran GNP (Gross National Product)

GNP atau Produk Nasional Bruto ( PNB) adalah pendapatan nasional yang nilainya dijumlahkan dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh semua pelaku/sector ekonomi di Indonesia, yang berwarga negara Indonesia, dalam kurun waktu tertentu.

GNP menggunakan konsep kewarganegaraan, artinya nilai pengeluaran tersebut dihitung dari pelaku ekonomi yang berkewarganegaraan Indonesia saja.

 Cara menghitungnya adalah y = c + i + g + (x-m)

Dimana y = pendapatan nasional

                C = konsumsi rumah tangga

                i = investasi

                g = pengeluaran pemerintah

                x = eksport

                m = import

Agar pendapatan nasional GNP nilainya sama dengan GDP, maka pendapatan tersebut harus dikurangi terlebih dahulu dengan apa yang disebut “pendapatan netto luar negri dari factor produksi” . Yang dimaksud dengan pendapatan netto terhadap factor produksi adalah selisih antara penerimaan sumber daya Indonesia yang bekerja di Negara lain dengan pengeluaran Negara Indonesia untuk orang asing yang bekerja di Indonesia. Dan bila dilihat dari neraca jas Indonesia masih menunjukan nilai yang negative atau deficit. Hal ini perlu dilakukan mengingat dasar perhitungan kedua jenis pendapatan nasional tersebut diperoleh dengan pendekatan dan konsep perhitungan yang berbeda yaitu kewarganegaraan atau kewilayahan.

Dengan demikian jika dituliskan dalam bentuk formula adalah :

Ø  GDP = GNP – Pendapatan netto luar negri terhadap factor produksi

Ø  GDP = GNP – ( Penerimaan factor produksi WNI di LN – Penerimaan factor produksi WNA di Indonesia)

3.       Menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan NI (National Income)

National Income (NI) adalah pendapatan nasional yang nilainya didapatkan dengan cara menjumlahkan semua hasil /pendapatan yang diperoleh semua pelaku ekonomi/sector ekonomi dalam kurun waktu tertentu.

Cara menghitungnya adalah y = w + i + r + p

Dimana y = pendapatan nasional

             w = wage

             i = interest

            r = rent

           p = profit

Berikut merupakan konsep pendapatan nasional :

a.       Produk Domestik Bruto (GDP)

Produk domestik bruto (Gross Domestic Product) merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara (domestik) selama satu tahun. Dalam perhitungan GDP ini, termasuk juga hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan/orang asing yang beroperasi di wilayah negara yang bersangkutan. Barang-barang yang dihasilkan termasuk barang modal yang belum diperhitungkan penyusutannya, karenanya jumlah yang didapatkan dari GDP dianggap bersifat bruto/kotor.

b.      Produk Nasional Bruto (GNP)

Produk Nasional Bruto (Gross National Product) atau PNB meliputi nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara (nasional) selama satu tahun; termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berada di luar negeri, tetapi tidak termasuk hasil produksi perusahaan asing yang beroperasi di wilayah negara tersebut.

c.       Produk Nasional Neto (NNP)

Produk Nasional Neto (Net National Product) adalah GNP dikurangi depresiasi atau penyusutan barang modal (sering pula disebut replacement). Replacement penggantian barang modal/penyusutan bagi peralatan produski yang dipakai dalam proses produksi umumnya bersifat taksiran sehingga mungkin saja kurang tepat dan dapat menimbulkan kesalahan meskipun relatif kecil.

d.      Pendapatan Nasional Neto (NNI)

Pendapatan Nasional Neto (Net National Income) adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Besarnya NNI dapat diperoleh dari NNP dikurang pajak tidak langsung. Yang dimaksud pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak penjualan, pajak hadiah, dll.

e.      Pendapatan Perseorangan (PI)

Pendapatan perseorangan (Personal Income)adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Pendapatan perseorangan juga menghitung pembayaran transfer (transfer payment). Transfer payment adalah penerimaan-penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi tahun ini, melainkan diambil dari sebagian pendapatan nasional tahun lalu, contoh pembayaran dana pensiunan, tunjangan sosial bagi para pengangguran, bekas pejuang, bunga utang pemerintah, dan sebagainya. Untuk mendapatkan jumlah pendapatan perseorangan, NNI harus dikurangi dengan pajak laba perusahaan (pajak yang dibayar setiap badan usaha kepada pemerintah), laba yang tidak dibagi (sejumlah laba yang tetap ditahan di dalam perusahaan untuk beberapa tujuan tertentu misalnya keperluan perluasan perusahaan), dan iuran pensiun (iuran yang dikumpulkan oleh setiap tenaga kerja dan setiap perusahaan dengan maksud untuk dibayarkan kembali setelah tenaga kerja tersebut tidak lagi bekerja).

f.        Pendapatan yang siap dibelanjakan (DI)

Pendapatan yang siap dibelanjakan (Disposable Income) adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Disposable income ini diperoleh dari personal income (PI) dikurangi dengan pajak langsung. Pajak langsung (direct tax) adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, artinya harus langsung ditanggung oleh wajib pajak, contohnya pajak pendapatan.

DISTRIBUSI PENDAPATAN DAN KEMISKINAN

Disparitas Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan

Masalah besar yang dihadapi negara sedang berkembang adalah disparitas (ketimpangan) distribusi pendapatan dan tingkat kemiskinan. Tidak meratanya distribusi pendapatan memicu terjadinya ketimpangan pendapatan yang merupakan awal dari munculnya masalah kemiskinan. Membiarkan kedua masalah tersebut berlarut-larut akan semakin memperparah keadaan, dan tidak jarang dapat menimbulkan konsekuensi negatif terhadap kondisi sosial dan politik.

Masalah kesenjangan pendapatan dan kemiskinan tidak hanya dihadapi oleh negara sedang berkembang, namun negara maju sekalipun tidak terlepas dari permasalahan ini. Perbedaannya terletak pada proporsi atau besar kecilnya tingkat kesenjangan dan angka kemiskinan yang terjadi, serta tingkat kesulitan mengatasinya yang dipengaruhi oleh luas wilayah dan jumlah penduduk suatu negara. Semakin besar angka kemiskinan, semakin tinggi pula tingkat kesulitan mengatasinya. Negara maju menunjukkan tingkat kesenjangan pendapatan dan angka kemiskinan yang relative kecil dibanding negara sedang berkembang, dan untuk mengatasinya tidak terlalu sulit mengingat GDP dan GNP mereka relative tinggi. Walaupun demikian, masalah ini bukan hanya menjadi masalah internal suatu negara, namun telah menjadi permasalahan bagi dunia internasional.

Berbagai upaya yang telah dan sedang dilakukan oleh dunia internasional, baik berupa bantuan maupun pinjaman pada dasarnya merupakan upaya sistematis untuk memperkecil kesenjangan pendapatan dan tingkat kemiskinan yang terjadi di negara-negara miskin dan sedang berkembang. Beberapa lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia serta lembaga-lembaga keuangan internasional lainnya berperan dalam hal ini. Kesalahan pengambilan kebijakan dalam pemanfaatan bantuan dan/ atau pinjaman tersebut, justru dapat berdampak buruk bagi struktur sosial dan perekonomian negara bersangkutan.

SUMBER :

www.e-learning.gunadarma.ac.id

http://sofyan71sbw.files.wordpress.com/2010/05/distribusi-pendapatan-dan-kemiskinan-di-indonesia.pdf

Sistem Perekonomian Indonesia

Arti Sistem

Di setiap Negara di berbagai belahan dunia pasti memeiliki suatu tatanan dalam pemerintahannya. Karena Negara tanpa pedoman atau aturan akan terasa hampa. Nah yang dimaksud tatanan tersebut adalah sebuah sistem yang didalamnya terdapat aturan atau pedoman dalam pemerintahan untuk berdiri agar menjadi suatu kesatuan Negara yang utuh.

Pada umumnya sistem mempunyai tujuan dan batas dalam memisahkan diri dari lingkungannya. Namun terkadang sistem juga harus terbuka bagi lingkungannya. Suatu sistem dapat terdiri dari beberapa subsistem dengan bagian, unsur, atau komponen. Sistem juga merupakan suatu kebetulan yang utuh dan padu atau memiliki sifat wholism. Cara kerja system adalah melakukan kegiatan atau proses transformasi atau mengubah masukan menjadi keluaran oleh karena itu system juga disebut dengan processor atau transformator. Di dalam sebuah system terdapat mekanisme control yang menyediakan umpan balik sehingga membuat system itu sendiri dapat mengatur menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara otomatik. Sehingga system juga dapat disebut merupakan gabungan dari beberapa subsistem yang akan membentuk system itu sendiri.

Jadi sistem ekonomi adalah perpaduan dari aturan-aturan atau cara-cara yang merupakan satu kesatuan dan digunakan untuk mencapai tujuan dalam perekonomian. Dimana aturan-aturan tersebut harus memecahkan berbagai masalah perekonomian seperti : Barang apa yang harus diproduksi ? Bagaimana cara memproduksinya? Dan untuk siapa barang tersebut diproduksi ?

Perkembangan Sistem Perekonomian

  

Sistem Perekonomian Pasar (Liberalisme/Kapitalis)

Dalam bukunya Adam Smith system ini mempunyai dasar yang berasal dari paham kebebasan. Dimana paham kebebasan ini sejalan dengan pandangan ekonomi kaum klasik yang menghendaki kebebasan melakukan kegiatan ekonomi dengan meminimalisir capur tangan yang dilakukan oleh pemerintah, paham ini disebut dengan Paham Laissez faire. Kaum klasik menganggap bahwa keseimbangan ekonomi pasar akan terjadi pada sendirinya dan mekanisme pasarlah yang sangatberperan penting dalam mengatur sehingga terbentuklah kekuatan permintaan dan penawaran.

Pada system ekonomi pasar. Kegiatan ekonomi produksi, distribusi, dan konsumsi dilakukan oleh pihak swasta. Pemerintah hanya mengawasi dan melakukan kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan penyelenggaraan Negara. Dalam system ekonomi pasar, pihak swasta menguasai alat-alat produksi. Akibatnya pemilikan tidak terbatas, setiap individu berusaha meningkatkan keterampilan dan kemampuannya untuk menguasai sector ekonomi sehingga timbullah persaingan untuk maju. Pada system ekonomi pasar, pemerintah bertugas membuat peraturan dan mengawasi pelaksanaanya. Kegiatan ekonomi pemerintah hanya berhubungan dengan penyelenggaraan Negara saja.

Ciri-ciri Sistem Ekonomi Pasar :

a.       Semua sumber produksi dimiliki oleh masyarakat.

b.      Pemerintah tidak ikut campur tangan secara langsung dalam kegiatan ekonomi.

c.       Masyarakat terbagi atas dua golongan, yaitu golongan pemberi atau pemilik sumber daya produksi dan golongan penerima kerja atau buruh.

d.      Timbul persaingan dalam masyarakat.

e.       Setiap kegiatan ekonomi didasarkan atas pencarian keuntungan.

f.       Kegiatan ekonomi selalu mempertimbangkan keadaan pasar.

Kebaikan Sistem Ekonomi Pasar :

a.       Menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi.

b.      Setiap individu bebas untuk memiliki sumber-sumber daya produksi.

c.       Timbul persaingan untuk maju karena kegiatan ekonomi sepenuhnya diserahkan oleh masyarakat.

d.      Menghasilkan barang-barang bermutu tinggi karena barang yang tidak bermutu tidak akan laku di pasar.

e.       Efisiensi dan efektifitas tinggi karena setiap tindakan ekonomi didasarkan atas motif mencari keuntungan.

Keburukan Sistem Ekonomi Pasar :

a.       Sulit melakukan pemerataan pendapatan.

b.      Pemilik sumber daya produksi mengeksploitasi golongan pekerja, sehingga yang kaya akan semakin bertambah kaya dan yang miskin akan semakin miskin.

c.       Sering muncul monopoli yang merugikan masyarakat.

d.      Sering terjadi gejolak dalam perekonomian karena kesalahan alokasi oleh individu.

Contoh Negara yang system ekonominya mendekati system ekonomi pasar adalah Amerika Serikat dan Inggris.

Sistem Perekonomian Perencanaan (Etatis/Sosialis)

Karl Max merupakan pencetus ide system ekonomi etatisme karena pada waktu itu ia tidak tega  bila melihat penderitaan kaum buruh yang diulahi oleh para kaum kapitalis. Pada system ini benar-benar dibawah kendali Negara. Sistem ini adalah yang menganut paham komunis. Pada paham komunis mempunya system dimana setiap orang berhak mendapatkan hasil sesua kemampuannya masing-masing seperti orang yang menyumbang banyak akan mendapatkan bagisn banyak sedangkan orang yang menyumbang dikit juga akan mendapatkan bagian yang sedikit pula. Kemudian tahap ini berkembang menjadi setiap orang member sesuai dengan kemampuannya dan menerima sesuai dengan kebutuhannya (Suroso 1933).

Sistem sosialis terbagi menjadi system sosialis pasar dan system sosialis komunis.

Pada system sosialis pasar: factor produksi dikuasai oleh pemerintah/Negara, pengambilan keputusan secara desentralisasi yang dikuasai oleh pasar, tunjangan positif seperti materi dan moral juga sangat dibutuhkan bagi para pelaku ekonomi.

Sedangkan pada system sosilia terencana (komunis): factor produksi dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah, pengambilan keputusan secara sentralisasi/terencana, rangsangan inisiatif berupa materi dan moral juga amat dibutuhkan oleh para pelaku ekonomi.

Ciri-ciri system etatis :

a.       Semua alatdan sumber daya produksi dimiliki dan dikuasai oleh Negara sehingga hak milik perorangan hampir tidak ada (tidak diakui).

b.      Pekerjaan yang tersedia dan siapa yang akan bekerja ditentukan oleh pemerintah. Rakyat tidak memiliki kebebasan untuk memilih pekerjaan.

c.       Kebijakan perekonomian diatur oleh pemerintah. Pemerintah membuat rencana pembangunan nasionalnya. Segala keputusan dalam perekonomian berada di tangan pemerintah. Perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan seluruhnya dilaksanakan oleh pemerintah.

Kebaikan system etatis :

a.       Pemerintah lebih mudah dalam mengendalikan inflasi, pengangguran atau berbagai keburukan ekonomi lainnya.

b.      Karena pemerintah menjalankan sesuai perencanaan sehingga pasar barang dalam negeri berjalan lancar.

c.       Relatif mudah melakukan distribusi pendapatan.

d.      Jarang terjadi krisis ekonomi karena kegiatan ekonomi direncanakan oleh pemerintah.

Dengan semakin berkembangnya kesadaran masyarakat dan tututan perekonomian internasional nampaknya system ini sudah mulai ditinggalkan oleh penganutnya. Dan akhir-akhir ini dengan mulainya pecahnya Negara-negara berpaham komunis, yang dimana didalam perekonomiannya cenderung bersistem sosialis. Salah satu contohnya adalah Negara Rusia.

Sistem Ekonomi Campuran

Sistem ini merupakan campuran yang logis dari ketidaksempurnaan system diatas (liberalis/etatisme). Sistem campuran mencoba mengkombinasikan kebaikan dari kedua system tersebut, diantaranya menyarankan perlunya campur tangan pemerintah secara aktif dalam kebebasan swasta dalam melaksanakan kegiatan ekonominya. Denagn system seperti ini maka banyak Negara yang beralih dan menggunakan system campuran ini.

Dalam system ekonomi campuran, pemerintah dan swasta (masyarakat) berinterksi dalam memecahkan masalah ekonomi. Kegiatan ekonomi masyarakat diserahkan kepada kekuatan pasar, namun sampai batas tertentu pemerintah tetap melakukan kendali dan campur tangan. Tujuan pemerintah dalam campur tangan ini adalah agar perekonomian tidak lepas kendali sama sekali dan tidak hanya menguntungkan pemilik modal besar.

Sistem Perekonomian Indonesia

Perekonomian Indonesia Pada Masa Orde Lama

Pada masa awal kemerdekaan perekonomian Indonesia amatlah buruk antara lain disebabkan oleh inflasi yang sangat tinggi karena pada saat itu indonesia menggunakan 4 mata uang, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang. Kemudian pada tanggal 6 Maret 1946, Panglima AFNEI (Allied Forces for Netherlands East Indies/pasukan sekutu) mengumumkan berlakunya uang NICA di daerah-daerah yang dikuasai sekutu. Pada bulan Oktober 1946, pemerintah RI juga mengeluarkan uang kertas baru, yaitu ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang. Berdasarkan teori moneter, banyaknya jumlah uang yang beredar mempengaruhi kenaikan tingkat hargapenyebab lain adalah adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negri RI,kosongnyakas negara akibat penjajahan,eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan.

Perekonomian Indonesia Pada Masa Orde Baru

Setelah jatuhnya masa pemerintahan presiden Soekarno dan digantikan oleh presiden Soeharto,banyak rencana untuk membangun Indonesia menjadi negara yang lebih maja dan mampu bersaing dengan negara lain. Pada masa ini perbaikan di bidang ekonomi dan politik adalah prioritas utama. Program pemerintahan saat itu berorientasi pada usaha mengontrol laju inflasai yang menjadi warisan dari pemerintahan sebelumnya,penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Pengendalian inflasi mutlak dibutuhkan, karena pada awal 1966 tingkat inflasi kurang lebih 650 % per tahun.

Setelah melihat pengalaman masa lalu, dimana dalam sistem ekonomi liberal ternyata pengusaha pribumi kalah bersaing dengan pengusaha nonpribumi dan sistem etatisme tidak memperbaiki keadaan, maka dipilihlah sistem ekonomi campuran dalam kerangka sistem ekonomi demokrasi pancasila. Ini merupakan praktek dari salahsatu teori Keynes tentang campur tangan pemerintah dalam perekonomian secara terbatas. Jadi, dalam kondisi-kondisi dan masalah-masalah tertentu, pasar tidak dibiarkan menentukan sendiri. Misalnya dalam penentuan UMR dan perluasan kesempatan kerja. Ini adalah awal era Keynes di Indonesia. Kebijakan-kebijakan pemerintah mulai berkiblat pada teori-teori Keynesian.

Kebijakan ekonominya diarahkan pada pembangunan di segala bidang, tercermin dalam 8 jalur pemerataan : kebutuhan pokok, pendidikan dan kesehatan, pembagian pendapatan, kesempatan kerja, kesempatan berusaha, partisipasi wanita dan generasi muda, penyebaran pembangunan, dan peradilan. Semua itu dilakukan dengan pelaksanaan pola umum pembangunan jangka panjang (25-30 tahun) secara periodik lima tahunan yang disebut Pelita (Pembangunan lima tahun).

Hasilnya, pada tahun 1984 Indonesia berhasil swasembada beras, penurunan angka kemiskinan, perbaikan indikator kesejahteraan rakyat seperti angka partisipasi pendidikan dan penurunan angka kematian bayi, dan industrialisasi yang meningkat pesat. Pemerintah juga berhasil menggalakkan preventive checks untuk menekan jumlah kelahiran lewat KB dan pengaturan usia minimum orang yang akan menikah.

Pada awal pemerintahannya usaha – usaha yang dilakukan sangat berhasil untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.Namun dibalik itu dampak negatifnya adalah kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup dan sumber-sumber daya alam, perbedaan ekonomi antar daerah, antar golongan pekerjaan dan antar kelompok dalam masyarakat terasa semakin tajam, serta penumpukan utang luar negeri. Disamping itu, pembangunan menimbulkan konglomerasi dan bisnis yang sarat korupsi, kolusi dan nepotisme. Pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial yang adil. Sehingga meskipun berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tapi secara fundamental pembangunan nasional sangat rapuh. Akibatnya, ketika terjadi krisis yang merupakan imbas dari ekonomi global, Indonesia merasakan dampak yang paling buruk. Harga-harga meningkat secara drastis, nilai tukar rupiah melemah dengan cepat, dan menimbulkan berbagai kekacauan di segala bidang, terutama ekonomi.

Sistem perekonomian di Indonesia sangat menentang adanya sistem Free Fight Liberalism, Etatisme (Ekonomi Komando) dan Monopoli, karena sistem ini memang tidak sesuai dengan sitem ekonomi yang dianut Indonesia (bertentangan).

Free fight liberalism : Sistem kebebasan usaha yang tidak terkendali, sistem ini dianggap tidak cocok dengan kebudayaan Indonesia dan berlawanan dengan semangat gotong-royong yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 33, dan dapat mengakibatkan semakin besarnya jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin.

Etatisme : Suatu paham dalam pemikiran politik yang menjadikan negara sebagai pusat segala kekuasaan. Negara adalah sumbu yang menggerakkan seluruh elemen politik dalam suatu jalinan rasional, yang dikontrol secara ketat dengan menggunakan instrumen kekuasaan. Keikutsertaan pemerintah yang terlalu dominan juga dapat mematikan motivasi dan kreasi dari masyarakat untuk dapat berkembang dan bersaing sehat.

Monopoli : suatu bentuk pemusatan ekonomi pada satu kelompok tertentu, sehingga tidak memberikan pilihan lain pada konsumen untuk tidak mengikuti keinginan sang monopoli.

Meskipun pada awal perkembangan perekonomian Indonesia menganut sistem ekonomi pancasila, ekonomi Demokrasi, dan ‘mungkin campuran’, namun bukan berarti sistem perekonomian liberalis dan etatisme tidak pernah terjadi di Indonesia. Awal tahun1950-an sampai dengan tahun 1957-an merupakan bukti sejarah adanya corak liberalis dalam perekonomian Indonesia. Demikian juga dengan sistem etatisme, pernah juga memberi corak perekonomian di tahun 1960-an sampai dengan pada masa orde baru.

Perekonomian Indonesia setelah Orde Baru

Sistem ekonomi yang dianut oleh setiap bangsa berbeda-beda. Hal ini sesuai dengan falsafah dan ideologi dari masing-masing negara. Seperti halnya Indonesia, sistem ekonomi yang dianut oleh bangsa Indonesia akan berbeda dengan sistem ekonomi yang dianut oleh Amerika Serikat ataupun negara-negara lainnya. Pada awalnya Indonesia menganut sistem ekonomi liberal, di mana seluruh kegiatan ekonomi diserahkan kepada masyarakat. Akan tetapi karena ada pengaruh komunisme yang disebarkan oleh Partai Komunis Indonesia, maka sistem ekonomi di Indonesia berubah dari sistem ekonomi liberal menjadi sistem ekonomi sosialis.

Pada masa Orde Baru, sistem ekonomi yang dianut oleh bangsa Indonesia diubah kembali menjadi sistem demokrasi ekonomi. Sistem ini bertahan hingga masa Reformasi. Setelah masa Reformasi, pemerintah melaksanakan sistem ekonomi yang berlandaskan ekonomi kerakyatan. Sistem inilah yang masih berlaku di Indonesia. Berikut ini bentuk sistem ekonomi di Indonesia dari masa Orde Baru hingga sekarang.

Awal Orde Baru diwarnai dengan masa-masa rehabilitasi, perbaikan hampir seluruh sektor kehidupan, tidak terkecuali sektor ekonom. Rehabilitasi ini terutama ditunjukkan untuk :

a. Membersihkan segala aspek kehidupan sisa0sisa faham dan sistem perekonomian yang lama.

b. Menurunkan dan mengendalikan laju inflasi yang saat itu sangat tinggi, yang berakibat terhambatnya proses penyembuhan dan peningkatan kegiatan ekonomi secara umum.

Para Pelaku Ekonomi

Penggolongan para pelaku ekonomi utama :

1. Rumah Tangga Konsumsi /RTK

Rumah tangga konsumsi merupakan unit ekonomi yang paling kecil. Rumah tangga konsumsi adalah pemilik atau penyedia jasa dari berbagai faktor produksi. Faktor produksi yang dimiliki oleh rumah tangga akan digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan barang atau jasa. Rumah tangga konsumsi juga akan menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhannya.

Peran Rumah Tangga Konsumsi adalah :
a. Konsumen
b. Pemasok atau pemilik faktor produksi
Faktor produksi ada 4 macam yaitu :
a.  Alam
b.  Tenaga kerja
c.  Modal
d.  Skill/keahlian
Dari keempat faktor produksi tersebut yang termasuk faktor produksi asli yaitu alam dan tenaga kerja sedangkan faktor produksi turunan terdiri dari modal dan skill
Balas jasa dari faktor produksi yaitu :
a.  Alam : sewa tanah
b.  Tenaga kerja : upah/gaji
c. Modal : bunga modal
d.  Skill/keahlian : laba

2. Rumah Tangga Produksi/RTP/Perusahaan
   Perusahaan adalah suatu organisasi yang didirikan oleh satu atau beberapa orang yang bertujuan untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Perusahaan merupakan tempat berlangsungnya produksi.
   Peran Perusahaan sebagai pelaku ekonomi yaitu :
   a. Produsen : menghasilkan barang dan jasa
   b. Pengguna faktor produksi : menggunakan faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa
   c. Agen pembangunan : membantu pemerintah dengan menjalankan kegiatan pembangunan

3.Pemerintahan
Pemerintahan mencangkup semua lembaga atau badan pemerintahan yang memiliki wewenang dan tugas mengatur ekonomi. Dan pemerintah terjun langsung dalam kegiatan ekonomi melalui perusahaan negara (BUMN/BUMD).
Peran Pemerintah sebagai pelaku ekonomi yaitu :
1) Pengatur : mengatur perekonomian negara sehingga tercipta stabilitas ekonomi agar tidak merugikan masyarakat
a. pengaturan ekonomi secara langsung
contoh : perizinan, pengendalian lingkungan, pembayaran pajak, peraturan biaya tarif, penghapusan peraturan-peraturan yang dinilai menghambat pertumbuhan ekonomi
b. pengaturan ekonomi secara tidak langsung
contoh : pemberian insentif bagi produsen untuk memproduksi barang tertentu, himbauan pemerintah agar konglomerat menyerahkan 2,5% keuntungannya untuk mengentaskan kemiskinan
2) Konsumen : membutuhkan barang dan jasa dalam menjalankan tugasnya
3) Produsen : menghasilkan barang dan jasa melalui perusahaan milik negara (BUMN dan BUMD)
Regulasi : pengaturan kegiatan ekonomi secara langsung, sehingga pemerintah dapat menata kehidupan perekonomian sedemikian rupa sehingga tidak ada satu pihak pun yang dirugikan
Deregulasi : upaya penghapusan regulasi yang dinilai menghambat perekonomian
4. Masyarakat Luar Negeri
Peranan masyarakat luar negeri sebagai pelaku ekonomi adalah :
a. Perdagangan
b. Pertukaran tenaga kerja
c. Penanaman modal
d. Pemberian pinjaman
e. Pemberian bantuan

Peranan sector usaha formal dalam perekonomian Indonesia

1.Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Sebagai realisasi dari pasal 33 ayat 2 dan 3 UUD 1945 maka didirikanlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). BUMN adalah bada usaha yang modalnya sebagian besar/seluruhnya milik pemerintah/negara. Badan usaha milik pemerintah pusat disebut BUMN,sedangkan badan usaha yang modalnya milik pemerintah daerah disebut BUMD(Badan Usaha Milik Daerah).
BUMN dan BUMD didirikan utuk melayani kepentingan umum dan mencari keuntungan dalam ranka mengisi kas negara.
Berdasarkan UU RI No 9 tahun 1969 perusahaan negara digolongkan menjadi 3 jenis yaitu :

a. Perusahaan Jawatan (PERJAN)
Merupakan perusahaan milik negara yang bergerak di bidang jasa. Tujuanya untuk melayani kepentingan umum/masyarakat luas (PUBLIC SERVICE). Merupakan bagian dari suatu departemen pemerintah yang di pimpin oleh seorang kepala yang bersesatus pegawai negeri sipil.
Ciri-ciri perjan:
Bertujuan untuk melayani masyarakat
Pimpinan dan karyawan bersetatus sipil
Merupakan bagian dari departemen pemerintah
Memperoleh fasilitas negara
Dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada atasannya dalam hal ini kepala menteri/dirjen departem yang bersangkutan
Contoh perjan:Perusahaan jawatan kereta api dan jawatan penggadaian
Sejak tahun 1991, perusahaan berubah status menjadi perusahaan umum, PJKA menjadi perumka dan perusahaan jawatan penggadaian berubah menjadi perum penggadaian

b. Perusahaan umum (PERUM)
Perum merupakan perusahaan milik negara yang tujuannya disamping melayani kepentingan umum juga diperbolehkan mencarii keuntungan.

Ciri-ciri perum:

Bertujuan melayani kepentingan umum, tapi diperbolehkan untuk mencari laba dengan prinsip kerja efisien dan efekifitas
Bersetatus badan hukum yang diatur berdasarkan UU
Bergerak di bidang usaha yang vital
Berada di bawah pimpinan dewan direksi
Pimpinan dan karyawan bersetatus pegawai negeri
Mempuya nama dan kekayaan sendiri yang di pisahkan dari kekayaan negara
Diatur secara perdata
Laporan tahunan perusahaan yang terdiri dari laporan rugi/laba, neraca dan laporan perubahan modal disampaikan oleh pemerintah
Contoh PERUM:
Perusahaan umum kereta api
PERUM Dinas angkutan motor republik Indonesia

c. Perusahaan Perseroan (PERSERO)
Perusahaan perseroan merupakan perusahaan Negara yang biasanya berbentuk PT (Perseroan Terbatas). Bertujuan untuk mencarilaba/keuntungan.
Ciri-ciri PT:
Tujuannya lebih besar(dominan) untuk mencari laba
Biasanya berbentuk PT
Sebagian besar seluruh modalnya milik pemerintah dalam bentuk saham-saham, tapi memungkinkan kerja sama pemilikan modal dengan pihak lain
Pemerintah sebagai pemegang saham terbesar (minimal 51%)
Tidak dapat fasilitas negara secara khusus
Dipimpin dewan direksi
Pimpinan dan karyawan bersetatus sebagai pegawai swasta
Contoh perusahaan yang berbentuk PT:
• PT Pos Indonesia
• PT Pelni
• PT Perkebunan
• PT GIA (Garuda Indonesia Airways)
• PT PLN (Perusahaan Listrik Negara)
• PT BTN (Bank Tabungan Negara)

Peranan Koperasi dalam Perekonomian Indonesia

Menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 1967 tentang Pokok Perekonomian, koperasi diartikan sebagai organisasi ekonomi rakyat yang berwatak social, beranggotakan orang-orang atau badan hokum. Koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan dan kegotong-royongan. Tujuan koperasi yaitu memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur.

Agar tujuan Koperasi (kesejahteraan anggota dan masyarakat) dapat tercapai, maka koperasi memegang peranan yang sangat vital dan strategis dalam perekonomian Indonesia.Hal ini disebabkan, koperasi merupakan sektor usaha yang memiliki jumlah terbesar dengan daya serap angkatan kerja yang signifikan. Seperti pada Usaha kecil, Menengah dan Koperasi (UKMK) merupakan kelompok usaha ekonomi yang penting dalam perekonomian Indonesia. Hal ini disebabkan, usaha kecil menengah dan koperasi merupakan sektor usaha yang memiliki jumlah terbesar dengan daya serap angkatan kerja yang signifikan. Oleh karena itu kesenjangan pendapatan yang cukup besar masih terjadi antara pengusaha besar dengan usaha kecil, menengah dan koperasi (UKMK), pengembangan daya saing UKMK, secara langsung merupakan upaya dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat banyak, sekaligus mempersempit kesenjangan ekonomi.

Dalam peranan koperasi untuk memberikan kesejahteraan misalnya kontribusinya dalam menciptakan lapangan kerja. Hal ini tentu saja bisa makin meringankan beban pemerintah maupun swasta dalam menangani tenaga kerja yang jumlahnya makin meningkat dari tahun ke tahun. Koperasi disini juga dimaksudkan untuk menampung kegiatan perekonomian pada tingkat lapisan bawah yang masih merupakan bagian terbesar dari rakyat Indonesia. Untuk melancarkan kegiatan-kegiatan koperasi tersebut.

Referensi 

http://e-learning.gunadarma.ac.id

http://muttaqiena.blogspot.com/2008/06/analisa-sejarah-perekonomian-indonesia.html

            http://www.animers.net78.net/sistem-perekonomian-indonesia/ 

            http://zonaekis.com/sistem-ekonomi-pancasila-sep
            http://suryana74.blog.friendster.com/2006/09/free-fight-liberalism/
            http://id.wikipedia.org/wiki/Etatisme

            http://putrimarchela.blogspot.com/2011/02/all-about-sistem-perekonomian-indonesia.htm