Jumat, 20 April 2012

Angkatan Kerja dan Pengangguran

Disetiap Negara terdapat sumber daya manusia yang pada umumnya masuk ke dalam angkatan kerja. Tidak hanya itu, bila kita membahas mengenai angkatan kerja pasti akan berhubungan dengan tenaga kerja.

Tenaga Kerja adalah menurut UU No. 13 tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2 disebutkan : Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Menurut saya hal ini merupakan kodrat manusia untuk mendapatkan hidup yang lebih baik, karena manusia membutuhkan kebutuhan dalam mempertahankan diri. Setiap orang yang bekerja disebut tenaga kerja. Untuk menjadi tenaga kerja harus berusia diatas 17 tahun. Namun batasan umur tersebut tidaklah berpengaruh karena sekarang realitas di kehidupan adalah banyak anak-anak di bawah umur yang bekerja demi membantu keluarganya, Sungguh sangat memprihatinkan.

Tenaga Kerja terbagi menjadi :
  1. Golongan yang bekerja
a.      Golongan yang bekerja
b.      Golongan yang menganggur dan mencari pekerjaan
  1. Kelompok bukan angkatan kerja
a.      Golongan yang bersekolah
b.      Golongan yang mengurus rumah tangga
c.       Golongan lain atau penerima pendapatan tidak tetap

Angkatan Kerja ialah jumlah penduduk yang terdapat dalam suatu perekonomian pada suatu waktu tertentu yaitu semua orang yang mampu bersedia bekerja. Dalam skema di atas angkatan kerja merupakan bagian dari Tenaga Kerja.

Pengangguran ialah adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15 sampai 64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Orang yang tidak sedang mencari kerja contohnya seperti ibu rumah tangga, siswa sekolan smp, sma, mahasiswa perguruan tinggi, dan lain sebagainya yang karena sesuatu hal tidak/belum membutuhkan pekerjaan. Dengan kata lain pengangguran adalah orang yang tidak bekerja sama sekali atau sedang mencari kerja. Pengangguran juga termasuk bagian dari Tenaga Kerja karena harusnya para pengangguran sudah mencapai umur yang harus berproduksi makanya pengangguran termasuk Tenaga Kerja. Mungkin karena memang kesempatan kerja yang sedikit atau orang yang menjadi pengangguran itu terlalu santai dalam mencari pekerjaan. Yaaa kita tidak pernah tau hanya mereka dan tuhannya yang tau alasan sebenarnya menjadi pengangguran.

Perdagangan Bebas antara Ancaman dan Kebebasan Laba

Kali ini saya akan membahas mengenai perdagangan bebas, pertama-tama harus mengetahui dulu Apakah yang dimaksud dengan Perdagangan Bebas?

Perdagangan Bebas adalah sutu kebijakan dimana pemerintah tidak melakukan diskriminasi terhadap import atau mengganggu ekspor. Dalam pengertian tersebut bukan berarti pemerintah tidak melakukan apapun terhadap perdagangan melainkan pemerintah bertugas mengontrol agar tidak terjadi ancaman-ancaman dalam perekonomian Negara.

Dalam sebuah argument Adam Smith mengatakan bahwa pembagian kerja antara Negara-negara mengarah ke spesialisasi, efisiensi yang lebih besar dan produk agregat yang lebih tinggi. Beliau percaya bahwa dengan kebijakan seperti ini akan membawa pengarus besar terhadap  Negara dalam menjual produk apapun sehingga dapat beraing sukses dalam pasar internasional.

Sejak argument tersebut muncul kemuadian para ahli ekonomi lainnya juga menyarankan kebijakan tersebut karena dapat meningkatkan kemakmuran suatu Negara. Perdagangan bebas memungkinkan setiap Negara untuk mengambil keuntungan dari keuntungan komparatif yang dimilikinya. Keuntungan akan dirasakan oleh setiap Negara karena masing-masing memiliki spesialisasi di bidang yang dianggap paling unggul.

Dalam sebuah kebijakan terdapat dampak positifnya, yaitu kita bisa dengan mudah mendapat barang import dengan mudah apalagi jika barang tersebut tersebut di import dari China biasanya memiliki harga yang relatif lebih murah dari pada aslinya tetapi dengan kualitas yang tidak jauh bagusnya, kita juga bisa mendapatkan devisa yang kuat tentu saja dengan barang-barang yang di eksport, serta dapat dengan mudah menaruh saham di pasar internasional sehingga kebebasan laba terjamin. Tetapi ada baiknya bila suatu kebijakan dilakukan sesuai aturan Negara yang berlaku sehingga bila terjadi kesalahan kita dapat meminimalisirkan ancaman tersebut.







Jumat, 13 April 2012

Tugas Kelompok Softskill

Disusun Oleh
Kelompok 1EB24:

Dwi Prastyanto/28211666
Fajar Aji Sondang 28211315
Fathiyyaturrahmah M./27211968
Gena Enka Lestari/23211028
Ike Setiani/23211491
Januar Herdyanto/23211789
Nimas Indrayanti/25211173
Nurul Astuti/25211389

Kebijakan Periode selama 1966-1969
Pada periode 1966-1969 Pemerintah lebih memusatkan perhatian pada kebijakan mengenai proses perbaikan dan penghapusan semua unsur dari peniggalan pemerintahan orde lama yang mengandung unsur komunisme. Pada masa ini pemerintah berjuang untuk menekan tingkat inflasi yang tinggi karena pemerintahan orde lama. Pembersihan proses-proses kebijakan orde lama yang tidak efisien dan efektif terutama dari faham-faham komunisme. Titik beratnya, yaitu penurunan tingkat inflasi, proses produksi yang tidak efektif dan efisien, penggunaan pendapatan yang lebih efektif dan efisien untuk menunjang proses pembangunan.

Kebijakan Pelita I
Pada periode pelita I perekonomiaan Indonesia sedang kurang baik, dimana Indonesia sedang mengalami tinggkat pengangguran yang tinggi. Sementara itu pemerintah menyempurnakan peraturan mengenai Tata Niaga bidang Eksport dan Import yang mendevaluasi mata uang rupiah terhadap dollar. Keadaan ini megakibatkan perekomonian kekurangan dana semetara itu perekonomian didesak untuk mendapatkan dana yang besar untuk investasi agar menambah lapangan pekerjaan.
1. PP No. 16 Tahun 1970 à penyempurnaan tataniaga ekspor dan impor.
2. PP bulan Agustus 1971 mengenai devaluasi rupiah terhadap dollar Amerika.
Sasarannya kestabilan harga bahan pokok, peningkatan nilai ekspor, kelancaran impor, penyebaran barang di dalam negeri.

Kebijakan Pelita II
Sasaran yang hendak di capai pada masa ini adalah pangan, sandang, perumahan, sarana dan prasarana, mensejahterakan rakyat, dan memperluas lapangan kerja. Pelita II berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi rata-rata penduduk 7% setahun. Perbaikan dalam hal irigasi. Di bidang industry juga terjadi kenaikan produksi. Lalu banyak jalan dan jembatan yang di rehabilitasi dan di bangun.

Kebijakan Pelita III
Lebih menekankan pada Trilogi Pembangunan yang bertujuan terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Arah dan kebijaksanaan ekonominya adalah pembangunan pada segala bidang. Pedoman pembangunan nasionalnya adalah Trilogi Pembangunan dan Delapan Jalur Pemerataan. Inti dari kedua pedoman tersebut.

Kebijakan Pelita IV
Menitik beratkan pada sektor pertanian untuk melanjutkan usaha menuju swasembada pangan, serta meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri sendiri, baik industri berat maupun industri ringan. Selain swasembada pangan, pelita IV juga dilakukan program KB dan rumah untuk keluarga.
Kebijakan Pelita V
Menitik beratkan pada sektor pertanian dan industri untuk menetapkan swasembada pangan dan meningkatkan produksi hasil pertanian lainnya dan sektor industri khususnya industri yang menghasilkan barang ekspor, industri yang banyak menyerap tenaga kerja, industri pengolahan hasil pertanian, serta industri yang dapat menghasilkan mesin mesin industri.
Pelita V adalah akhir dari ploa pembangunan jangka panjang tahap pertama. 

Kebijakan Moneter
Kebijakan Moneter adalah  proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Kebijakan moneter digolongkan menjadi dua dalam pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat, yaitu:
1.       Kebijakan Moneter Ekspansif: kebijakan menambah jumlah uang yang edar.
2.      Kebijakan Moneter Kontraktif: kebijakan mengurangi jumlah uang yang edar.

Empat instrument untuk menjalankan kebijakan moneter, yaitu operasi Pasar Terbuka, Fasilitas Diskonto, Rasio Cadangan Wajib, Himbauan Moral.

Kebijakan Fiskal
Kebijakan fiskal adalah kebjakan pemerintah yang berkaitan dengan penerimaan atau pengeluaran Negara. Contoh kebijakan fiskal adalah apabila perekonomian nasional mengalami inflasi, maka pemerintah dapat mengurangi kelebihan permintaan masyarakat dengan cara memperkecil pembelanjaan atau menaikkan pajak agar tercipta kestabilan lagi. Tujuan kebijakan fiskal yaitu untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Hal ini dilakukan dengan cara memperbesar dan memperkecil pengeluaran komsumsi pemerintah (G), jumlah transfer pemerntah (Tr), dan jumlah pajak (Tx) yang diterima pemerintah sehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatn nasional (Y) dan tingkat kesempatan kerja (N).

Kebijakan Fiskal dan Moneter di Luar Negeri
Kebijakan Menekan Pengeluaran
dilakukan dengan cara mengurangi pengeluaran konsumsi. Dengan cara menaikkan pajak pendapatan, menaikkan tingkat bunga, mengurangi pengeluaran pemerintah.
Kebijakan Memindahkan Pengeluaran
Dengan cara
1. Memaksa: Mengenakan tarif dan atau kuota, mengawasi pemakaian valuta asing.
2. Rangsangan: mengurangi pajak komoditi ekspor, menyederhanakan prosedur ekspor, memberantas pungli dan biaya siluman, menstabilkan harga dan upah di dalam negeri, melakukan devaluasi

Kebijakan Subsidi BBM
Pada tahun ini banyaknya kontroversi yang dibahas oleh masyarakat yang berkaitan dengan rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM secara bertahap karena secara bertahap ini pula subsidi terhadap BBM akan dihapuskan oleh Negara. Banyak yang tidak setuju atas kenaikan dan penghapusan BBM oleh kalangan masyarakat menengah kebawah. Pemerintah melakukan kebijakan itu karena untuk mengseimbangkan anggaran belanja tahunan negara kita dan mengikuti kenaikan minyak dunia. Oleh karena itu, pemerintah sangat terpaksa melakukan kebijakan tersebut.
Dalam kebijakan ini akan membahas Kebijaksanaan pemerintah dalam penghapusan subsidi BBM yang pada akhirnya menaikkan harga BBM di Indonesia itu dan cara penyaluran dana sisa anggaran subsidi BBM itu yang menurut perhitungan APBN jumlah itu sekitar 800 miliar rupiah.
Sumber:
doc/24616247/Kondisi-Ekonomi-Indonesia-Pada-Masa-Orde-Baru
DR. MOHAMMAD ABDUL MUKHYI, SE., MM/FAKULTAS EKONOMI/UNIVERSITAS GUNADARMA JAKARTA

Selasa, 27 Maret 2012

Struktur Produksi, Distribusi Pendapatan, dan Kemiskinan

STRUKTUR PRODUKSI
Struktur Produksi bagaikan kerangka yang apabila kita ingin menjalankan suatu system kita harus membuat daftar list yang ingin kita kerjakan sehingga proses produksi tersebut berjalan lancar dan target pun dapat tercapai.
Sedangkan arti sebenarnya dari Struktur Produksi adalah logika proses produksi, yang menyatakan hubungan antara beberapa pekerjaan pembuatan komponen sampai menjadi produk akhir, yang biasanya ditunjukkan dengan menggunakan skema.
Lapangan usaha dan hasil produksi kegiatan ekonomi nasional merupakan cerminan dari Struktur Produksi Nasional. Jika berdasarkan lapangan usaha, struktur produksi terdiri dari sebelas lapangan usaha. Sedangkan berdasarkan hasil kegiatan produksi nasional terdiri dari tiga sector, yaitu : sector primer, sekunder, dan tersier.
Seiring berjalannya waktu, perkembangan kegiatan ekonomi  struktur produksi dalam sector tersebut mengalami fluktuasi. Pendominasian terhadap sector-sektor produksi kerap terjadi dalam struktur produksi nasional yang berakibat pada perubahan perubahan struktur produksi. Faktor terjadi perubahan disebabkan karena :
1.       Sifat manusia dalam perilaku konsumsinya yang cenderung berubah dari konsumsi barang barang pertanian menuju konsumsi lebih banyak barang-barang industry.
2.       Perubahan teknologi yang semakin berkembang.
3.       Semakin meningkatnya keuntungan komparatif dalam sector barang-barang industry.
Struktur produksi nasional pada awal tahun pembangunan jangka panjang ditandai oleh peranan sektor primer, tersier, dan industri. Sejalan dengan semakin meningkatnya proses pembangunan ekonomi maka pada akhir Pelita V atau kedua, struktur produksi nasional telah bergeser dari dominasi sektor primer menuju sektor sekunder.

Pendapatan Nasional
Pendapatan Nasional merupakan salah satu indicator yang paling penting dalam perkembangan Indonesia. Dengan melihat angka pendapatan nasional, kita bisa mengetahui apakah penduduk kita konsumtif atau tidak. Angka tersebut melambangkan berbagai macam pengeluaran, seluruh produksi yang ada, ataupun pendapatan yang dihasilkan dari berbagai sector ekonomi suatu Negara dalam kurun waktu tertentu.
Pendapatan Nasional sering digunakan sebagai indicator ekonomi dalam hal :
a.       Membandingkat tingkat kesejahtraan masyarakat suatu Negara dengan masyarakat Negara lain
b.      Menentukan laju tingkat pertumbuhan/perkembangan perekonomian suatu Negara, serta
c.       Mengukur keberhasilan suatu negara dalam mencapai tujuan pembangunan ekonominya
Namun dalam kenyataannya terdapat pro dan kontra dengan hal ini. Tidak semua ahli ekonomi menyetujui hal diatas, karena:
a.       Selain pendapatan, ada pula factor lain yang menunjukan kesejahtraan masyarakat suatu Negara, serta
b.      Kesejahtraan yang bersifat subjektif, tiap orang mempunyai pandangan yang berbeda sehingga menjadikan tolak ukur yang berbeda pula.
Beberapa tokoh ekonomi mengungkapkan masalah-masalah ekonomi :
1.       Dudley Seers, mengemukakan 3 masalah pokok yang perlu diperhatikan dalam perkembangan perekonomian: tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, dan tingkat ketimpangan di berbagai bidang.
2.       JL Tamba, berpendapat bahwa yang harus diperhatikan ada 4 hal dalam membangung kemakmuran dan kesejahtraan masyarakat : kesehatan dan keamanan, pendidikan dan keahlian standar hidup, pendapatan, serta permukiman.
3.       Hendra Esmara, memilih 3 komponen yang ia anggap perlu diperhatikan dalam mengukur kesejahtraan dan kemakmuran suatu Negara : pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan pendapatan.
Sedangkan konsep perhitungan yang dipergunakan adalah :
a.       Konsep kewarnegaran
b.      Konsep kewilayahan

1.       Menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan produksi (GDP)
Gross Domestic Product atau Produk Domestik Bruto (PDB) adalah pendapatan nasional yang nilainya dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh kegiatan produksi yang dilakukan oleh semua sector ekonomi atau pelaku ekonomi di wilayah Indonesia dalam kurun waktu tertentu.
Cara menghitungnya adalah Y = [(Q1 X P1) + (Q2 X P2) + (Qn X Pn) ……]
GDP menggunakan konsep kewilayahan yang artinya nilai produksi tersebut diperoleh dari seluruk kegiatan produksi dari semua pelaku ekonomi yang melaksanakan kegiatan produksinya di wilayah Indonesia saja, tidak dilihat apakah dia warga Negara Indonesia atau asing.

2.       Menghitun pendapatan pengeluaran dengan pendekatan pengeluaran GNP (Gross National Product)
GNP atau Produk Nasional Bruto ( PNB) adalah pendapatan nasional yang nilainya dijumlahkan dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh semua pelaku/sector ekonomi di Indonesia, yang berwarga negara Indonesia, dalam kurun waktu tertentu.
GNP menggunakan konsep kewarganegaraan, artinya nilai pengeluaran tersebut dihitung dari pelaku ekonomi yang berkewarganegaraan Indonesia saja.
 Cara menghitungnya adalah y = c + i + g + (x-m)
Dimana y = pendapatan nasional
                C = konsumsi rumah tangga
                i = investasi
                g = pengeluaran pemerintah
                x = eksport
                m = import
Agar pendapatan nasional GNP nilainya sama dengan GDP, maka pendapatan tersebut harus dikurangi terlebih dahulu dengan apa yang disebut “pendapatan netto luar negri dari factor produksi” . Yang dimaksud dengan pendapatan netto terhadap factor produksi adalah selisih antara penerimaan sumber daya Indonesia yang bekerja di Negara lain dengan pengeluaran Negara Indonesia untuk orang asing yang bekerja di Indonesia. Dan bila dilihat dari neraca jas Indonesia masih menunjukan nilai yang negative atau deficit. Hal ini perlu dilakukan mengingat dasar perhitungan kedua jenis pendapatan nasional tersebut diperoleh dengan pendekatan dan konsep perhitungan yang berbeda yaitu kewarganegaraan atau kewilayahan.
Dengan demikian jika dituliskan dalam bentuk formula adalah :
Ø  GDP = GNP – Pendapatan netto luar negri terhadap factor produksi
Ø  GDP = GNP – ( Penerimaan factor produksi WNI di LN – Penerimaan factor produksi WNA di Indonesia)

3.       Menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan NI (National Income)
National Income (NI) adalah pendapatan nasional yang nilainya didapatkan dengan cara menjumlahkan semua hasil /pendapatan yang diperoleh semua pelaku ekonomi/sector ekonomi dalam kurun waktu tertentu.
Cara menghitungnya adalah y = w + i + r + p
Dimana y = pendapatan nasional
             w = wage
             i = interest
            r = rent
           p = profit
Berikut merupakan konsep pendapatan nasional :
a.       Produk Domestik Bruto (GDP)
Produk domestik bruto (Gross Domestic Product) merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara (domestik) selama satu tahun. Dalam perhitungan GDP ini, termasuk juga hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan/orang asing yang beroperasi di wilayah negara yang bersangkutan. Barang-barang yang dihasilkan termasuk barang modal yang belum diperhitungkan penyusutannya, karenanya jumlah yang didapatkan dari GDP dianggap bersifat bruto/kotor.

b.      Produk Nasional Bruto (GNP)
Produk Nasional Bruto (Gross National Product) atau PNB meliputi nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara (nasional) selama satu tahun; termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berada di luar negeri, tetapi tidak termasuk hasil produksi perusahaan asing yang beroperasi di wilayah negara tersebut.

c.       Produk Nasional Neto (NNP)
Produk Nasional Neto (Net National Product) adalah GNP dikurangi depresiasi atau penyusutan barang modal (sering pula disebut replacement). Replacement penggantian barang modal/penyusutan bagi peralatan produski yang dipakai dalam proses produksi umumnya bersifat taksiran sehingga mungkin saja kurang tepat dan dapat menimbulkan kesalahan meskipun relatif kecil.

d.      Pendapatan Nasional Neto (NNI)
Pendapatan Nasional Neto (Net National Income) adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Besarnya NNI dapat diperoleh dari NNP dikurang pajak tidak langsung. Yang dimaksud pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak penjualan, pajak hadiah, dll.

e.      Pendapatan Perseorangan (PI)
Pendapatan perseorangan (Personal Income)adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Pendapatan perseorangan juga menghitung pembayaran transfer (transfer payment). Transfer payment adalah penerimaan-penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi tahun ini, melainkan diambil dari sebagian pendapatan nasional tahun lalu, contoh pembayaran dana pensiunan, tunjangan sosial bagi para pengangguran, bekas pejuang, bunga utang pemerintah, dan sebagainya. Untuk mendapatkan jumlah pendapatan perseorangan, NNI harus dikurangi dengan pajak laba perusahaan (pajak yang dibayar setiap badan usaha kepada pemerintah), laba yang tidak dibagi (sejumlah laba yang tetap ditahan di dalam perusahaan untuk beberapa tujuan tertentu misalnya keperluan perluasan perusahaan), dan iuran pensiun (iuran yang dikumpulkan oleh setiap tenaga kerja dan setiap perusahaan dengan maksud untuk dibayarkan kembali setelah tenaga kerja tersebut tidak lagi bekerja).

f.        Pendapatan yang siap dibelanjakan (DI)
Pendapatan yang siap dibelanjakan (Disposable Income) adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Disposable income ini diperoleh dari personal income (PI) dikurangi dengan pajak langsung. Pajak langsung (direct tax) adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, artinya harus langsung ditanggung oleh wajib pajak, contohnya pajak pendapatan.




DISTRIBUSI PENDAPATAN DAN KEMISKINAN
Disparitas Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan
Masalah besar yang dihadapi negara sedang berkembang adalah disparitas (ketimpangan) distribusi pendapatan dan tingkat kemiskinan. Tidak meratanya distribusi pendapatan memicu terjadinya ketimpangan pendapatan yang merupakan awal dari munculnya masalah kemiskinan. Membiarkan kedua masalah tersebut berlarut-larut akan semakin memperparah keadaan, dan tidak jarang dapat menimbulkan konsekuensi negatif terhadap kondisi sosial dan politik.
Masalah kesenjangan pendapatan dan kemiskinan tidak hanya dihadapi oleh negara sedang berkembang, namun negara maju sekalipun tidak terlepas dari permasalahan ini. Perbedaannya terletak pada proporsi atau besar kecilnya tingkat kesenjangan dan angka kemiskinan yang terjadi, serta tingkat kesulitan mengatasinya yang dipengaruhi oleh luas wilayah dan jumlah penduduk suatu negara. Semakin besar angka kemiskinan, semakin tinggi pula tingkat kesulitan mengatasinya. Negara maju menunjukkan tingkat kesenjangan pendapatan dan angka kemiskinan yang relative kecil dibanding negara sedang berkembang, dan untuk mengatasinya tidak terlalu sulit mengingat GDP dan GNP mereka relative tinggi. Walaupun demikian, masalah ini bukan hanya menjadi masalah internal suatu negara, namun telah menjadi permasalahan bagi dunia internasional.
Berbagai upaya yang telah dan sedang dilakukan oleh dunia internasional, baik berupa bantuan maupun pinjaman pada dasarnya merupakan upaya sistematis untuk memperkecil kesenjangan pendapatan dan tingkat kemiskinan yang terjadi di negara-negara miskin dan sedang berkembang. Beberapa lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia serta lembaga-lembaga keuangan internasional lainnya berperan dalam hal ini. Kesalahan pengambilan kebijakan dalam pemanfaatan bantuan dan/ atau pinjaman tersebut, justru dapat berdampak buruk bagi struktur sosial dan perekonomian negara bersangkutan.

SUMBER :
http://sofyan71sbw.files.wordpress.com/2010/05/distribusi-pendapatan-dan-kemiskinan-di-indonesia.pdf

Universitas Gunadarma

Universitas Gunadarma